BEM SI Jabar dan Rema UPI Gelar Diskusi Kebangsaan "Quo Vadis Pemerintahan Prabowo–Gibran?" Bahas Tantangan Ekonomi, Demokrasi, dan Tata Kelola Negara

 

Majalah CEO | Bandung, 27 Juni 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Jawa Barat (BEM SI Jabar) bersama Rema UPI menyelenggarakan diskusi kebangsaan bertajuk "Quo Vadis Pemerintahan Prabowo–Gibran? Di Tengah Krisis Ekonomi, Kemunduran Demokrasi, dan Gagalnya Tata Kelola Negara" pada Sabtu, 27 Juni 2026, bertempat di Auditorium Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog akademik bagi mahasiswa untuk mengkaji arah perjalanan pemerintahan di tengah berbagai tantangan nasional. Diskusi dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat yang secara aktif menyampaikan pandangan, analisis, serta kritik terhadap berbagai isu kebangsaan.

Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik, mulai dari kondisi perekonomian nasional, kualitas demokrasi, hingga efektivitas tata kelola pemerintahan. Berbagai pandangan disampaikan secara argumentatif dengan harapan dapat memperkaya perspektif dan mendorong lahirnya solusi yang konstruktif.

Para pemateri menekankan pentingnya menjaga ruang-ruang akademik sebagai wadah penyampaian gagasan, kritik, dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan secara terbuka, berbasis data, serta bertanggung jawab. Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui tradisi intelektual dan kajian ilmiah yang objektif.

Melalui tema yang diangkat, penyelenggara mengajak mahasiswa untuk merefleksikan arah kebijakan nasional sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi yang berorientasi pada penguatan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

BEM SI Jabar dan Rema UPI berharap forum diskusi ini dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan terus menghadirkan gagasan yang kritis, konstruktif, dan solutif, menjaga semangat demokrasi, serta berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.***