PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan tema,Kupas Tuntas PMK 111 Tahun 2025: Regulasi Baru, Strategi Baru

 


Jakarta, Pada hari Rabu, 28 Januari 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya dan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia menyelenggarakan webinar dengan topik "Kupas Tuntas PMK 111: Regulasi Bari, Strategi Baru”. Kegiatan webinar ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan wajib pajak serta para pemangku kepentingan terhadap regulasi perpajakan terbaru yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 yang merupakan kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah sebagai bagian dari penguatan administrasi perpajakan dan reformasi sistem perpajakan nasional.


Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Cicilia selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H.,M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan PMK 111 Tahun 2025 merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat administrasi dan mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.


Webinar kali ini menghadirkan narasumber dari Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Bapak Eddy Triono, Bapak Bima Pradana Putra, Bapak Gede Suarnaya, Bapak Zulfikar Irfial Chizli. Acara webinar ini diikuti oleh 600 (Enam Ratus) peserta yang berasal dari berbagai sektor usaha, bank dari perusahaan mapan, perorangan, dan lintas atau multi profesi, serta akademisi, baik melalui Zoom maupun via live streaming youtube.


Dasar kewenangan PMK 111 Tahun 2025 lebih memberikan kepastian hukum karena diatur dengan PMK, sehingga kewenangan didelegasikan secara formal dari DJP kepada kepala KPP kemudian ke AR melalui surat perintah pengawasan.


Adapun pokok-pokok bahasan dalam webinar ini mencakup :

• Latar Belakang dan Tujuan PMK 111 Tahun 2025

• Ruang Lingkup dan Substansi Pengaturan PMK 111 Tahun 2025

• Implikasi PMK 111 Tahun 2025 bagi Wajib Pajak

• Strategi Kepatuhan Pajak Pasca Berlakunya PMK 111 Tahun 2025

• PMK 111 Tahun 2025 dalam Konteks Sistem Coretax

• Tantangan Implementasi dan Isu Praktis di Lapangan

• Studi Kasus dan Ilustrasi Praktis

• Topik Penting Lain nya (Peran Konsultan, Akademisi, dan Aparat Pajak)


Summary dari PMK 111 Tahun 2025

Pengawasan Tidak Hanya untuk Wajib Pajak Terdaftar, PMK 111/2025 mengatur bahwa pengawasan tidak hanya ditujukan kepada Wajib Pajak terdaftar, tetapi juga mencakup:


• Wajib Pajak terdaftar

• Wajib Pajak yang belum terdaftar

• Pengawasan berbasis wilayah


Pengawasan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki DJP. 

Selain itu, jenis pajak yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan meliputi:


• Pajak Penghasilan (PPh)

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

• Bea Meterai

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• Pajak Penjualan

• Pajak Karbon

• Pajak lainnya yang diadministrasikan DJP


9 Kewajiban Pajak yang Akan Diawasi DJP 

Khusus untuk wajib pajak terdaftar, Pasal 3 ayat (4) PMK 111/2025 mengatur bahwa DJP melakukan pengawasan atas pemenuhan Sembilan kewajiban perpajakan berikut :


• Kewajiban pelaporan kegiatan usaha untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

• Kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

• Kewajiban pelaporan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sector perkebunan, perhutanan,pertambangan, minyak dan gas bumi, mineral, batu bara, dan sektor lainnya.

• Kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB.

• Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

• Kewajiban pembayaran/penyetoran Pajak.

• Kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak.

• Kewajiban Pemenuhan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan.

• Kewajiban Perpajakan Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Melalui kegiatan webinar ini, PT. Bina Indocipta Andalan berharap para peserta mendapatkan peningkatan literasi perpajakan, memahami arah kebijakan pemerintah, serta menyusun strategi kepatuhan pajak yang tepat, profesional, dan berkelanjutan di tengah dinamika regulasi perpajakan nasional.


Kami berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara masyarakat dengan pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.


Salam Regulasi Baru, Strategi Tepat, Kepatuhan Kuat!

Salam Reformasi Perpajakan, Strategi Cermat, Kepatuhan Berkelanjutan!

#BerbaktiPadamuNegeri 

#PajakKuatIndonesiaMaju

#PajakTumbuhIndonesiaTangguh

#KupasTuntasPMK111

#RegulasiBaruStrategiBaru

#DigitalisasiPerpajakanDenganCoretax


Jakarta, 28 Januari 2026

Salam & Hormat Panitia Webinar

PT Bina Indocipta Andalan

Wisma 46 Kota BNI Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta – 10220

Telp. 021-2515282 Wa. 0813-1952-3209 (Sofinda/Rion) 

Email : biawebinarregist@gmail.com

Website : www.binaindociptaandalan.com

IG : @binaindociptaandalan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Kuasa Hukum Korban, Amos Cadu Hina,SH,MH : Kepada Para Terlapor Dikenakan Pasal 170 KUHP dan Pasal 368 KUHP

Gambar
  Keterangan Foto : Advokat Amos Cadu Hina, SH,MH Mendampingi Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan di Polres Jakarta Selatan. Jakarta - Dua orang masing-masing merupakan korban dugaan pengeroyokan dan pemerasan didampingi Kuasa Hukum Amos Cadu Hina,SH,MH mendatangi Polres Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025), guna melaporkan kejadian yang menimpa kedua korban tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/8/2714/VIV2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 25 Juli 2025, korban bernama Abi Yazidil Bustomi (38) warga  Kp. Tegalgede Kecamatan Cikarang Selatan mengaku dikeroyok oleh SN, H dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal pada tanggal 24 Juli 2025 di kantor JSI SN Jalan Adityawarman Jakarta Selatan. Keterangan Foto : Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan. Kejadian berawal dari korban dan saksi yang menjual barang kepada terlapor tetapi pada tenggat waktu yang telah ditentukan pihak terlapor mengatakan tidak ada dana untuk melakukan pelunasan dan pembayaran ka...
Baca selengkapnya

Skandal Pemalsuan Dokumen di PIK: Ketum BKN Apresiasi Kinerja Polda Banten

Gambar
    Jakarta - Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak Ofi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten dalam mengungkap dan menindak praktik mafia tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Desa Lemo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan Charlie Chandra pada 19 Mei 2025. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen kepemilikan tanah seluas 8,7 hektare, yang sebelumnya atas nama mendiang Sumita Chandra—ibunya sendiri. Saat ini, Charlie Chandra tengah menjalani proses hukum dan ditahan oleh Polda Banten sambil menanti persidangan. Konflik Lahan Berakar pada Pemalsuan Dokumen Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan tanah yang mengemuka sejak meninggalnya Sumita Chandra di Australia pada tahun 2015. Klaim sepihak Charlie Chandra atas tanah tersebut mengacu pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 38 yang ia gunakan untuk membalik nama sertifikat dari atas n...
Baca selengkapnya