ZUHDINEWS.BIZ.ID

   Sorong — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sorong Kota, Papua Barat Daya, menetapkan WNA asal Malaysia, Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan surat. Langkah tegas kepolisian ini menjadi secercah harapan bagi masyarakat adat Papua yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka dari cengkeraman mafia tanah.  Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/199/VIII/RES.1.24./2026/Satreskrim tanggal 11 Agustus 2026, yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polresta Sorong Kota. Kasus yang dilaporkan oleh Simon Maurits Soren ini berlokasi di Jalan Kasuari, Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong. Paulus George Hung dijerat dengan sangkaan pasal penyerobotan tanah dan/atau pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berita terkait kasus ini di sini: *Terindikasi Serobot Lahan Warga, Paulus George Hung alias T...

       Keterangan Foto : Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si, Anggota Penasehat Pergubi yang juga Rektor Universitas Jakarta Internasional. Jakarta,Senin,10 Agustus 2026 merupakan Momentum Bersejarah di mana DPP Perhimpunan Guru Besar Indonesia (Pergubi) Bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Semua Guru Besar yang hadir diberi kesempatan untuk Menyampaikan pendapatnya di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Hadir dalam delegasi Pergubi antara lain : Prof.Dr.Gimbal Doloksaribu; Prof.Dr.H.Paiman Raharjo,M.Si, Prof.Dr.Istianingsih; Prof.Dr.Candra Setiawan; Prof.Dr.Bomer Pasaribu; Prof.Dr.Haryono Umar; Prof.Dr.Ariawan Gunadi; Prof.Dr.Ir.Johni Jonathan Numberi; Prof.Dr.Murpin Josua Sembiring; Prof.Dr.Hoga Saragih; Prof.Dr.Cecep Darmawan; dan Prof.Dr.Tiolina. Dalam pertemuan tersebut, Pergubi Menyampaikan 6 pokok usulan strate...

CEO GROUP | Bandung, Sabtu 8 Agustus 2026 – Satgas Citarum Harum Sektor 8 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Citarum Harum melalui berbagai kegiatan pembuatan demplot sayuran, pembinaan masyarakat, edukasi lingkungan, serta pendataan hewan ternak di wilayah binaan. Di Posko Sektor 8, Komandan Sektor Perintahkan penggarapan/penyiapan Lahan untuk Demplot Sayuran yg mana pada lahan tersebut akan di aplikasikan Pupuk Kosasih berupa jenis Asam Humat dan Nutrisi Tanaman sedangkan Wadan dan Baops melaksanakan monitoring kegiatan lapangan di Tiap Sub Sektor, sementara itu Bamin dan Operator melaksanakan kegiatan administrasi Sektor. Di wilayah Subsektor Parongpong, Dansub Peltu Amar bersama anggota Melaksanakan kegiatan pembersihan anak sungai Cimahi di kp ciwangun desa Cihanjuang Rahayu kecamatan parongpong* Sementara itu, Subsektor Lembang di bawah pimpinan Dansub Serka Ahmad Rukandi melaksanakan Komsos Door to door tentang pentingnya menjaga kebersihan lingku...

CEO GROUP | Cileunyi, Sabtu 8 Agustus 2026 — Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, Subsektor 5 Kecamatan Cileunyi melaksanakan sejumlah kegiatan di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang diikuti oleh personel TNI Subsektor 5 serta unsur masyarakat. Apel dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel sebelum melaksanakan berbagai kegiatan di lapangan. Usai pelaksanaan apel, personel Subsektor 5 melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam di wilayahnya. Selain kegiatan penanaman pohon, personel Subsektor 5 juga melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) bersama warga masyarakat Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi. Komsos dilakukan sebagai sarana untuk menjalin silatur...

      Gebrakan Solidaritas Pers: Saat Kebenaran Diintimidasi, Bareskrim Harus Bertindak  JAKARTA  — Di tengah hingar-bingar peradaban digital, tatanan demokrasi kembali diuji oleh tindakan primitif yang berupaya membungkam kebenaran. Pengaduan resmi gabungan jurnalis dari Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum bersama LBH NU Bogor Raya Law Firm, Nomor: 077/NBR-SMK/VIII/2026, kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri menjadi bukti nyata bahwa pers nasional sedang melancarkan perlawanan sengit terhadap praktik intimidasi. Laporan tersebut menyeret tiga nama terlapor: Iki Dulagin (Kuasa Hukum Danny Septriadi Djayaprawira), stafnya Fajrin, serta pihak berinisial DS. Ketiganya diduga kuat melancarkan tindak pidana berupa pengancaman, intimidasi, percobaan penyuapan, hingga upaya sistematis untuk menghalang-halangi tugas jurnalistik. Merespons perselisihan yang kian meruncing, Solidaritas Media menggelar konferensi pers di Jakarta Pusat pada Jum...

    Jakarta – Sungguh menyedihkan! Dunia penegakan hukum di Indonesia jadi coreng-moreng oleh tindakan tak terpuji oknum wereng coklat alias aparat kepolisian sendiri. Sebuah insiden perampasan aset (land-grabbing) yang dilakukan secara rapi, terstruktur, sistematis, tapi sangat brutal di Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat menimpa keluarga Ambar Witjaksono Sutarman (60) dan istrinya, Mia Laelasari (55). Lahan seluas 6.855 meter persegi berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama almarhumah Nany Siti Harmani Sutarman (ibu kandung Ambar) yang terletak di Jalan Raya Puncak KM 82,2, Cisarua, Kabupaten Bogor, berpindah tangan secara melawan hukum akibat tindak intimidasi, penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan rekayasa transaksi yang melibatkan oknum anggota Polsek Kebon Jeruk bersama komplotan mafia tanah. Peristiwa ini berawal dari perselisihan perdata dan utang-piutang bisnis yang melibatkan Beno Adi dan Rivan. Persoalan utang-piutang tersebut bukannya diselesaikan secar...

Jakarta, Pada hari Rabu, 05 Agustus 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia serta Yayasan Pendidikan Budi Mulya Indonesia Emas menyelenggarakan webinar dengan topik “Bedah Tuntas PMK 44 Tahun 2026” tentang pembaharuan ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak. Dinamika regulasi perpajakan di Indonesia terus berkembang seiring dengan transformasi sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, transparan, dan berbasis digital. Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perpajakan nasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. PMK Nomor 44 Tahun 2026 merupakan pembaharuan penting yang mengatur persyaratan menjadi Kuasa Wajib Pajak, mekanisme penunjukan melalui Surat Kuasa Khusus, pelaksanaan hak dan pemenuhan k...