Ketua Umum DPP PASTI Pimpin Langsung Negosiasi Hukum di Jakarta Selatan, Utamakan Musyawarah dan Perdamaian

   

Keterangan Foto : DPP PASTI Berhasil Fasilitasi Mediasi Klien di Jakarta Selatan, Utamakan Musyawarah dan Penyelesaian Bermartabat.


Jakarta Selatan — Hari ini Senin 18 Mei 2026, Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara dan Aktivis Sejati (DPP-PASTI) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PASTI Rudy Silfa, SH., MH., melaksanakan agenda mediasi mewakili klien bernama Suratmi yang saat ini sedang berada di luar negeri.


Mediasi tersebut dilakukan dengan pihak PT. INDOSUKSES MB yang diwakili oleh Ibu K dan Ibu KB, bertempat di kawasan Jl. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan.


Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif, penuh rasa saling menghormati, serta mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat demi tercapainya penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak.


Dalam pertemuan tersebut, Tim Hukum DPP PASTI menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan langkah-langkah hukum yang profesional, elegan, humanis, dan berlandaskan keadilan. 


DPP PASTI percaya bahwa penyelesaian melalui dialog dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga kepastian hukum serta hubungan baik antar pihak.


Ketua Umum DPP PASTI Rudy Silfa, SH., MH., menyampaikan bahwa kehadiran DPP PASTI bukan hanya sebagai pendamping hukum, namun juga sebagai jembatan solusi yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.


“DPP PASTI akan terus berdiri di garis terdepan dalam membela hak-hak masyarakat, mengawal keadilan, serta menghadirkan solusi hukum yang bermartabat dan profesional,” tegasnya.


Pertemuan mediasi tersebut menghasilkan komunikasi yang positif dan menjadi langkah awal yang baik menuju tercapainya kesepakatan bersama secara damai dan berkeadilan.


DPP PASTI juga menegaskan bahwa setiap perjuangan hukum harus tetap mengedepankan etika, penghormatan terhadap hukum, serta semangat musyawarah demi terciptanya penyelesaian yang bermanfaat bagi semua pihak.


⚖️✊


DPP PASTI — Tegas Membela, Profesional Mengawal, Konsisten Menegakkan Kebenaran dan Keadilan.

[18/5 19.22] Ketum PASTI Rudy silfa: 





Tak Gentar Membela Klien! DPP PASTI Hadir Langsung Dalam Mediasi Penting Bersama PT. INDOSUKSES MB


DPP PASTI Buktikan Komitmen Perjuangan Hukum: Mediasi Berlangsung Profesional, Humanis dan Penuh Wibawa



⚖️✊ 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kuasa Hukum Korban, Amos Cadu Hina,SH,MH : Kepada Para Terlapor Dikenakan Pasal 170 KUHP dan Pasal 368 KUHP

Gambar
  Keterangan Foto : Advokat Amos Cadu Hina, SH,MH Mendampingi Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan di Polres Jakarta Selatan. Jakarta - Dua orang masing-masing merupakan korban dugaan pengeroyokan dan pemerasan didampingi Kuasa Hukum Amos Cadu Hina,SH,MH mendatangi Polres Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025), guna melaporkan kejadian yang menimpa kedua korban tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/8/2714/VIV2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 25 Juli 2025, korban bernama Abi Yazidil Bustomi (38) warga  Kp. Tegalgede Kecamatan Cikarang Selatan mengaku dikeroyok oleh SN, H dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal pada tanggal 24 Juli 2025 di kantor JSI SN Jalan Adityawarman Jakarta Selatan. Keterangan Foto : Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan. Kejadian berawal dari korban dan saksi yang menjual barang kepada terlapor tetapi pada tenggat waktu yang telah ditentukan pihak terlapor mengatakan tidak ada dana untuk melakukan pelunasan dan pembayaran ka...
Baca selengkapnya
Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Skandal Pemalsuan Dokumen di PIK: Ketum BKN Apresiasi Kinerja Polda Banten

Gambar
    Jakarta - Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak Ofi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten dalam mengungkap dan menindak praktik mafia tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Desa Lemo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan Charlie Chandra pada 19 Mei 2025. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen kepemilikan tanah seluas 8,7 hektare, yang sebelumnya atas nama mendiang Sumita Chandra—ibunya sendiri. Saat ini, Charlie Chandra tengah menjalani proses hukum dan ditahan oleh Polda Banten sambil menanti persidangan. Konflik Lahan Berakar pada Pemalsuan Dokumen Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan tanah yang mengemuka sejak meninggalnya Sumita Chandra di Australia pada tahun 2015. Klaim sepihak Charlie Chandra atas tanah tersebut mengacu pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 38 yang ia gunakan untuk membalik nama sertifikat dari atas n...
Baca selengkapnya