Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi(GEMPAR) Dideklarasikan, Tekankan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pondasi Perubahan

  


CEO Group -Kota Bandung, 11 Desember 2025 — Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (GEMPAR) resmi dideklarasikan hari ini di Ballroom Hotel Horizon, Jl. Pelajar Pejuang 45 No.122, Bandung. 

Acara bertema "Spirit Budaya dan Agama Yang Luhur, Menjadikan Semangat GEMPAR untuk Mewujudkan Indonesia Bersih dari Korupsi" ini diisi penyuluhan anti korupsi yang dihadiri sekitar 150 peserta, termasuk dewan, pengusaha, guru, dan PGRI Kota Bandung.

Ketua Umum GEMPAR, Zacky Satria, menyatakan kegiatan ini berjalan lancar dengan narasumber Kepala Sekolah SD dan penyuluh KPK, Dr. Millah Kamilah Muslimat. Millah menekankan pencegahan korupsi harus dimulai dari *moral individu, perbaikan sistem, hingga edukasi masyarakat*. 

Ia menyoroti tujuh bentuk korupsi, seperti suap-menyuap dan gratifikasi, serta area rawan di pendidikan, termasuk pengelolaan Dana BOS dan PPDB.



"Korupsi bukan budaya, tapi ancaman nyata bagi generasi. Pendidikan adalah kunci perubahan," ujar Millah. GEMPAR mengusung *Trisula Anti Korupsi*: penegakan hukum, perbaikan sistem, dan edukasi, dengan 9 nilai anti korupsi seperti jujur dan disiplin. Inisiatif ini diharapkan jadi langkah konkret mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

@Yat***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Kuasa Hukum Korban, Amos Cadu Hina,SH,MH : Kepada Para Terlapor Dikenakan Pasal 170 KUHP dan Pasal 368 KUHP

Gambar
  Keterangan Foto : Advokat Amos Cadu Hina, SH,MH Mendampingi Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan di Polres Jakarta Selatan. Jakarta - Dua orang masing-masing merupakan korban dugaan pengeroyokan dan pemerasan didampingi Kuasa Hukum Amos Cadu Hina,SH,MH mendatangi Polres Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025), guna melaporkan kejadian yang menimpa kedua korban tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/8/2714/VIV2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 25 Juli 2025, korban bernama Abi Yazidil Bustomi (38) warga  Kp. Tegalgede Kecamatan Cikarang Selatan mengaku dikeroyok oleh SN, H dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal pada tanggal 24 Juli 2025 di kantor JSI SN Jalan Adityawarman Jakarta Selatan. Keterangan Foto : Korban Dugaan Pengeroyokan dan Pemerasan. Kejadian berawal dari korban dan saksi yang menjual barang kepada terlapor tetapi pada tenggat waktu yang telah ditentukan pihak terlapor mengatakan tidak ada dana untuk melakukan pelunasan dan pembayaran ka...
Baca selengkapnya

Skandal Pemalsuan Dokumen di PIK: Ketum BKN Apresiasi Kinerja Polda Banten

Gambar
    Jakarta - Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak Ofi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten dalam mengungkap dan menindak praktik mafia tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Desa Lemo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan Charlie Chandra pada 19 Mei 2025. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen kepemilikan tanah seluas 8,7 hektare, yang sebelumnya atas nama mendiang Sumita Chandra—ibunya sendiri. Saat ini, Charlie Chandra tengah menjalani proses hukum dan ditahan oleh Polda Banten sambil menanti persidangan. Konflik Lahan Berakar pada Pemalsuan Dokumen Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan tanah yang mengemuka sejak meninggalnya Sumita Chandra di Australia pada tahun 2015. Klaim sepihak Charlie Chandra atas tanah tersebut mengacu pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 38 yang ia gunakan untuk membalik nama sertifikat dari atas n...
Baca selengkapnya